PSM MAMPU MENCETAK PARALEGAL DAN MEDIATOR DESA

  Jumat, 22 Desember 2017

(Oleh : Yudha Adi Pradana)

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) sebagai representative pemerintah yang mempunyai peran dan fungsi melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di wilayah desa dan kawasan perdesaan dapat mencetak paralegal dan mediator desa.  Apa itu paralegal dan mediator desa ?

Seringkali mendengar melalui media masa tentang peliknya penanganan hukum di Indonesia, apalagi kalau menimpa masyarakat lemah. Sebagai contoh :

1)     seseorang Ibu yang mengendarai motor keserempet truk kontainer, sampai anak yang dibonceng meninggal, si Ibu sendiri lumpuh. Tapi dinyatakan bersalah, sehingga dijatuhi hukuman. Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak eksekusi dibatalkan, dan Ibu tersebut dinyatakan bebas.

2)     Seorang Ibu  yang dijatuhi hukuman karena memungut buah coklat yang jatuh

3)     Kasus yang cukup menghebohkan tentang sandal jepit membawa seorang pemuda ke penjara

Kasus-kasus tersebut diatas, umumnya berindikasi masyarakat kecil/lemah berlawanan dengan pihak yang lebih besar (perusahaan dengan dukungan penguasa, atau pihak yang berkemampuan). Kebetulan kasus-kasus tersebut di atas berhasil dieliminir proses hukumnya karena adanya publikasi dan tekanan dari masyarakat luas, sehingga pihak yang lemah mendapatkan layanan bantuan hukum dan memperoleh keadilan, serta tidak dirugikan.

Bagaimana jika kasus-kasus terkait masalah hukum menimpa masyarakat di kawasan perdesaan,  karena ketidak pahaman masyarakat akan seluk beluk hukum, maka bisa jadi mereka menjadi pihak yang tidak memperoleh keadilan dan dirugikan.

Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum serta tingginya tingkat konflik sosial di Indonesia menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan.  Sehingga pembentukan posko bantuan hukum di tingkat desa menjadi sebuah kebutuhan. Posko bantuan hukum tidak hanya didorong agar dapat menangani kasus tapi juga diharapkan agar dapat merepresentasikan kepentingan kelompok masyarakat miskin dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat lokal desa.

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) mampu mencetak kader sadar hukum melalui paralegal dan mediator desa.  Paralegal adalah orang yang secara sukarela  memiliki  kepedulian dan komitmen melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Pendampingan itu berupa konsultasi guna memahami perkara dengan lebih baik, alternatif pilihan dalam penyelesaian perkara hingga upaya menjembatani pihak yang bersangkutan dengan sumber bantuan hukum yang tepat.

Sedangkan mediator adalah pihak ketiga yang dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa guna melakukan proses penyelesaian masalah melalui mediasi. Para pihak bertanggung jawab untuk secara aktif mencapai kesepakatan dengan difasilitasi oleh mediator.  Dengan demikian secara garis besar dapat dibedakan bahwa paralegal berbeda dengan mediator dalam hal paralegal aktif proaktif dalam mengidentifikasi dan menemukan kasus sedangkan mediator, aktif reaktif sebagaimana peran mereka muncul setelah dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Persamaannya adalah bahwa keduanya berasal dari masyarakat dan menempuh jenis pelatihan tertentu.

Peran dan tugas utama paralegal adalah Mengupayakan peningkatan kemampuan masyarakat – terutama masyarakat miskin - dalam mengupayakan keadilan dalam posisi yang setara dengan kekuasaan di tingkat lokal. 

Tugas Paralegal

  • Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari hak-haknya ;
  • Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka ;
  • Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus – kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara dan memberikan pertimbangan alternatif pilihan penyelesaian perkara
  • Membantu masyarakat dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.
  • Mengelola Posko Bantuan Hukum secara mandiri dan berlanjut
  • Melakukan tugas administratif menyangkut pendokumentasian kasus perkembangan posko, dsb

Sikap yang harus dibangun paralegal

  • Keterpanggilan dan kemauan  yang didasari rasa ingin tahu
  • Percaya diri namun rendah hati
  • Berani namun tenang dan hati-hati
  • Proaktif, bersemangat namun kritis dan reflektif
  • Kreatif yang diimbangi dengan evaluasi diri dan empati
  • Menghargai prestasi diri ( kepuasan  batin ) dan orang lain
  • Terus berupaya untuk belajar
  • Dan seluruhnya dilakukan dengan dedikasi serta tanggung jawab

 

Ketrampilan umum yang diperlukan

  • Memahami logika hukum
  • Aplikasi pilihan beragam bentuk pilihan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) maupun non litigasi
  • Tehnik-tehnik fasilitasi sosialisasi dan promosi kegiatan sadar hukum
  • Tehnik pengelolaan Posko bantuan hukum sebagai organisme masyarakat yang mendiri dan beBHMnjut
  • Tehnik mengelola dan memanfaatkan jejaring

 

Etik Mediator

–      Prinsip  Netralitas (imparsiality).

–      Prinsip Penentuan Diri Sendiri (self determination)

–      Prinsip  Kerahasian (confidentiality).

–      Prinsip  Bebas Dari Konflik Pribadi (conflict of interest)

 

Prinsip Netralitas

  • Mediator wajib memelihara ketidakberpihakannya terhadap para pihak
  • Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausula yang data memberikan keuntungan ribadi bagi mediator.
  • Mediator harus bertikad baik dan tidak mengorbankan keentingan para pihak.

Prinsip Penentuan Diri Sendiri (Self Determination)

  • Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
  • Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa segala bentuk penyelesaian atas keputusan-keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan parap ihak.
  • Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan  penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari  proses mediasi.
  • Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasidan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk  membuat keputusan.

 

Prinsip Kerahasian (Confidentiality)

  • Mediator wajib memelihara kerahasiaan segala sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, notulensi atau catatan, maupun dokumen yang terungkap dalam proses mediasi kecuali untuk kasus kasus sengketa publik.

 

Prinsip Bebas Dari Konflik Pribadi (Conflict of  Interest)

  • Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menjadikan adanya konflik keentingan.
  • Dalam hal mengetahui adanya konflik kepentingan, ia wajib menyatakan mundur.

Tahapan Mediasi

•           Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa ;

•           Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi ;

•           Mengumpulkan dan menganilisis informasi latar belakang sengketa

•           Menyusun rencana mediasi

•           Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak

•           Memulai sidang-sidang mediasi

•           Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda

•           Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak

•           Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa

•           Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa

•           Proses tawar menawar

•           Mencapai penyelesaian formal         

Keterampilan Mediator

•           Keterampilan Pengorganisasian Perundingan.

•           Keterampilan Perundingan.

•           Keterampilan Memfasilitasi.

•           Keterampilan Komunikasi