KOMPETENSI PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT (PSM) DI ERA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

  Jumat, 22 Desember 2017

(Oleh : Yudha Adi Pradana)

Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa  Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifkasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang poltik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum, atau kondisi kecacatan.

Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional yang dibina oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Dalam hal pengembangan masyarakat dengan peranan pemerintah, khususnya di desa dan perdesaan di Indonesia, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP. 58/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya. Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penggerakan masyarakat, sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan tersebut. Ruang gerak dan karir PSM sangat terbuka bagi PNS di instansi pemerintah manapun yang aktivitas tugas, fungsi, dan kegiatannya terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, seperti pekerjaan umum, kependudukan, sosial, kelautan dan perikanan,  kesehatan, penanganan pemulihan paska bencana, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain. Dengan kata lain Penggerak Swadaya Masyarakat dapat diadakan dan didayagunakan pada sektor-sektor yang melaksanakan penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Jabatan Fungsional (JF) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menggerakkan keswadayaan masyarakat.  Saat ini keberadaan Penggerak Swadaya Masyarakat tersebar di UPTP dan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Spencer dan Spencer dalam Palan (2007), Kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi dapat pula dijelaskan sebagai  kecakapan/kemampuan  seseorang yang ditunjukkan di tempat kerja, dan menjadi persyaratan minimal kemampuan kerja yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan lapangan,  dan dapat mendiskripsikan kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, kompetensi terdiri dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi, serta diaktualisasikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24) bahwa competency refers to an individual’s knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni 1). Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. 2). Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3). Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4). Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 5). Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

Lebih lanjut Badan Kepegawaian Negara telah mengaturnya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi, bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidaksesuaian dalam kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan (personal selection), perencanaan pengalihan tugas (succession planning), penilaian kinerja (performance appraisal) dan pengembangan (development)

Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Selanjutnya, Wibowo (2007:86), mengemukakan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi.

Dari pengertian kompetensi tersebut di atas, terlihat bahwa fokus kompetensi adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan kerja guna mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap individu.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.  Standar kompetensi harus sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan  di tempat kerja, untuk itu perlu disusun kamus kompetensi sebagai acuan dalam penyusunan standar kompetensi.

Kamus  Kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat merupakan  penjelasan mengenai kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat, yang dijabarkan ke dalam definisi kompetensi, deskripsi, serta indikator perilaku. Kerangka kerja penyusunan kompetensi ini didasarkan pada dua aspek, yaitu teoritik dan level kompetensi.

Pada aspek teoritik, kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat mencakup enam lima kompetensi, yaitu Intervensi Sosial, Teknik Penyuluhan, Pengembangan Masyarakat, Manajemen Konflik, Manajemen Resiko, dan Pendidikan Luar Sekolah. Keterkaitan keenam kompetensi tersebut dalam membentuk kemampuan Penggerak Swadaya Masyarakat menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut. Intervensi Sosial, Teknik Penyuluhan, serta Pengembangan Masyarakat merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dalam melakukan perubahan secara terencana dengan menekankan pada partisipasi masyarakat. Sementara Manajemen Resiko dan Manajemen Konflik merupakan pengetahuan untuk mengantisipasi resiko dan konflik yang mungkin terjadi dengan adanya perubahan. Selanjutnya, Pendidikan Orang Dewasa membekali Penggerak Swadaya Masyarakat agar memiliki kemampuan dalam melatih  masyarakat.

Pada aspek level kompetensi dibagi menjadi lima level. Pengelompokan tingkat kemampuan ini dikembangkan dengan mengacu pada Bloom tentang competency leveling, meliputi remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat dalam kamus ini, dibagi kedalam 5 level (Level 1 s.d Level 5), yaitu:

1)     Level 1 meliputi remembering dan understanding.

2)     Level 2 meliputi applying sesuai dengan panduan seperti SOP atau bimbingan.

3)     Level 3 meliputi applying tanpa bimbingan

4)     Level 4 meliputi analyzing dan evaluating

Level 5 meliputi creating