ARAH (KERANGKA KERJA) PENGGERAKAN SWADAYA MASYARAKAT

  Jumat, 22 Desember 2017

(Oleh : Yudha Adi Pradana)

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) harus menjadi tujuan dari program pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat (community development) dapat dipahami sebagai suatu proses, metode atau pendekatan, ataupun sebagai suatu program. Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses swadaya masyarakat yang diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural, serta untuk mensinergikan gerakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sebagai suatu metode atau pendekatan, pengembangan masyarakat menekankan adanya proses pemberdayaan, partisipasi, dan peranan langsung warga komunitas dalam prosees pembangunan di tingkat komunitas dan antarkomunitas. Sebagai suatu program, pengembangan masyarakat merupakan serangkaian prosedur kegiatan untuk meningkatkan kehidupan seluruh anggota masyarakat secara bersama-sama dengan menekankan pada proses pemberdayaan dan partisipasi. Sebagai suatu program, pengembangan masyarakat terintegrasi dengan program-program sektoral, seperti pendidikan, kesehatan ((Nasdian, 2014).

Dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.  Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud dalam PP No. 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa, adalah memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Upaya memberdayakan masyarakat desa merupakan suatu persoalan tersendiri untuk operasionalisasinya. Mengingat rumitnya  upaya pemberdayaan masyarakat, mensyaratkan pentingnya peran community worker sebagai pendamping untuk memperlancar upaya warga komunitas dalam mendefinisikan masalah, menganalisanya, serta merancang solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Pendamping berfungsi sebagai stimulator atau pemicu dialog warga komunitas dalam menstransformasikan realitas sosial kehidupan mereka ke dalam aksi kolektif yang dilakukan secara sadar. Disinilah pentingnya penggerakan masyarakat dalam upaya pemberdayaan, karena pendamping tidak berhak mencampuri keputusan warga komunitas. Pentingnya pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat telah dilembagakan dalam PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa diselenggarakan melalui pendampingan

Strategi dan perencanaan aksi penggerakan masyarakat dapat melalui :  (1). Modifikasi pola sikap dan perilaku dengan pendidikan dan aksi lainnya, (2) Mengubah kondisi sosial dengan mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal, (3) Reformasi peraturan dan sistem fungsional suatu masyarakat.

Peran seorang penggerak swadaya masyarakat harus diperkuat dalam kebijakan dan perencanaan aksi penggerakan masyarakat.  Beberapaka kebijakan dan program yang dapat mendukung peran PSM sekaligus meningkatkanproses swadaya masyarakat yang diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, kultural dan lingkungan

  • Kebijakan
  1. Mewujudkan penggerakan swadaya masyarakat sebagai instrument untuk mewujudkan desa yang mandiri serta masyarakat yang sejahtera berkualitas, dan berdaya saing
  2. Memperkuat kelembagaan penggerakan swadaya masyarakat
  3. Menyediakan Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan

                                      

  • Strategi penggerakan swadaya masyarakat
  1. Mewujudkan penggerakan swadaya masyarakat sebagai instrument untuk mewujudkan desa yang mandiri serta masyarakat yang sejahtera berkualitas, dan berdaya saing
  • Menyediakan program-program penggerakan swadaya masyarakat yang sesuai kebutuhan

Kebutuhan pengembangan program-program penggerakan masyarkat sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera  dan berdaya saing. 

  • Keterlibatan aktor penggerakan swadaya masyarakat

Mendorong keikutertaaan lingkungan akademisi, swasta, lembaga swadaya masyarakat dalam penggerakan swadaya masyarakat  melalui terobosan kolaborasi program

  •  Memberikan Layanan Penggerakan Swadaya Masyarakat Berstandar Nasional.

Standar penggerakan keswadayaan masyarakat bersifat nasional perlu disusun sehingga output yang dihasilkan akan terjamin disamping itu perlu adanya sistem kontrol untuk perbaikan sistem manajemen secara berkelanjutan

  • Penggerakan swadaya masyarakat yang inklusif (Inclusive Community Development)

Implimentasi penggerakan masyarakat memberikan akses yang adil terhadap program penggerakan kepada seluruh elemen masyarakat

Catatan : harus bisa mencakup seluruh elemen masyarakat (Gender, disabilitas, lansia dll)

 

  1. Memperkuat Kelembagaan Penggerakan Swadaya Masyarakat
  • Menyusun berbagai regulasi untuk mendukung penggerakan swadaya masyarakat
  • Revitalisasi lembaga penggerakan masyarakat (penataan OPD dinas dan balai pemberdayaan masyarakat daerah,  sarpras, SDM, manajemen)

 

  1. Menyediakan Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai kebutuhan penggerakan
  • Menambah Jumlah tenaga penggerak swadaya masyarakat sesuai kebutuhan penggerakan

Kebutuhan tenaga penggerak swadaya masyarakat sangatlah besar mengingat jumlah desa yang sangat besar dan memerlukan pendampingan masyarakat yang kompeten.  Beberapa langkah strategis perlu dilakukan dalam memenuhi kebutuhan PSM yang sangat besar

  • Meningkatkan kompetensi JF PSM

Kebutuhan kompetensi seorang PSM dalam menjalankan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan fungsional akan semakin berat.  Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi PSM agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Sasaran yang ingin dicapai dari konsep kompetensi yaitu, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi bagian dari munculnya kompetensi seorang PSM.  Di samping itu, diperlukan upaya dalam menyetarakan dan menilai kinerja PSM dalam hal keprofesionalan