Pengembangan Transmigrasi di Pulau Natuna

  Selasa, 26 Juni 2018

Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Kabupaten Natuna menjadi Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis di Kabupaten Natuna dilihat dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi. Arahan pengembangannya sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global. Pembangunan pulau-pulau terluar diharapkan dapat terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Salah satu pembangunan yang menggunakan pendekatan kesejahteraan antara lain melalui pembangunan transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut, Puslitbang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menugaskan Tim Peneliti (Drs. Anharudin, M.Si dan Ir. Rukmini Nugroho Dewi) pada tanggal 25 – 29 April 2018 untuk melakukan kegiatan pengembangan transmigrasi di Pulau Natuna.

Tim ini melakukan pengumpulan data primer serta diskusi dengan berbagai pihak untuk membahas mengenai transmigrasi di Pulau Natuna, diantaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bidang Transmigrasi dan Hubungan Industrial beserta jajarannya, Aparat Kecamatan Bunguran Tengah, dan Aparat Kecamatan Bunguran Batubi. Kabupaten Natuna telah menyusun Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Selat Lampa, namun sampai dengan saat ini RKT Selat Lampa belum menjadi dokumen legal. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Natuna tidak bersedia mengajukan RKT tersebut kepada Menteri yang menangani urusan ketransmigrasian karena terdapat lokasi yang tidak sesuai untuk permukiman transmigrasi pola nelayan yaitu Pulau Tiga. Pulau Tiga dalam RKT tersebut diajukan sebagai permukiman transmigrasi pola nelayan. Semua rumah nelayan yang sudah ada di Pulau Tiga berdiri di atas laut sehingga tidak sesuai untuk permukiman transmigrasi karena menyalahi UU No 15 tahun 1997 dan UU No 19 tahun 2014.  UU No 15 tahun 1997 dan UU No 19 Tahun 2014 menyebutkan bahwa transmigran memperoleh sertifikat hak milik, sementara apabila rumah berdiri diatas laut menurut BPN tidak dapat diterbitkan sertifikat hak miliknya.

Di dalam RKT Selat Lampa tersedia pencadangan tanah yang berstatus Area Penggunaan Lain (APL). Tanah tersebut berada di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan, namun belum diketahui secara pasti luas areal pencadangan tersebut. Lokasi ini dapat digunakan sebagai permukiman transmigrasi dengan usaha pokok nelayan seperti budidaya rumput laut, keramba dan nelayan tangkap. Lokasi tanah APL berada dekat dengan pusat desa yaitu sekitar 2 km dengan aksesibilitas lancar dan kondisi jalan sudah diaspal. Di pusat desa terdapat pelabuhan yang digunakan oleh  masyarakat setempat. Penataan Persebaran Penduduk bisa menggunakan model SP (Satuan Permukiman) - Pugar  yang menyatu dengan desa setempat yaitu Desa Cemaga. Peemukiman Baru dalam SP Pugar berada di dalam wilayah  Desa Cemaga.

Natuna merupakan daerah perbatasan dan banyak permasalahan wilayah perbatasan dengan negara lain. Sehingga perlu dilakukan identifikasi potensi lokasi dan Studi RKT. Studi RKT akan dilaksanakan di Kawasan Harapan Jaya dan telah didahului dengan pelaksanaan kegiatan identifikasi potensi lokasi. RKT Harapan Jaya direncanakan menjadi 3 Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) yaitu (a) SKP Air Lengit terletak di eks permukiman transmigrasi Kecamatan Bunguran Tengah, (b) SKP Kelarik terletak di Kecamatan Bunguran Utara dan (c) SKP Slemam meliputi wilayah Bunguran Batubi, Bunguran Timur Laut dan Bunguran Timur yang diarahkan sebagai pusat pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan. Sedangkan identifikasi potensi lokasi baru dilaksanakan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Utara (Rencana SKP Kelarik) dan Kecamatan Bunguran Tengah (Rencana SKP Air Lengit) yang merupakan lanjutan SKP A eks transmigrasi untuk SP.4 yang berada dalam HPL Transmigrasi.

Rencana SKP Kelarik Kecamatan Bunguran Utara meliputi empat desa yaitu Desa Kelarik, Desa Gunung Durian, Desa Belakang Gunung dan Desa Kelarik Utara. SKP Air Lengit di Kecamatan Bunguran Tengah meliputi tiga desa yaitu Desa Harapan Jaya, Desa Tapau dan Desa Air Lengit, dan sebagian masuk dalam wilayah Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Batubi sesuai pembagian wilayah Desa dan Kecamatan yang ditetapkan tahun 2017.

SKP Air Lengit berperan sebagai pusat pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan darat. Sebagai penunjang perkembangan Kabupaten Natuna didukung oleh sarana prasarana jalan menuju bendungan Tapau dan saluran irigasi serta pencetakan sawah. Rencana Pencetakan sawah dilakukan oleh Dinas Pertanian seluas 1.250 Ha. SKP Kelarik di Bunguran Utara direncanakan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kelarik diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di bagian barat pulau Bunguran wilayah Kabupaten Natuna khususnya pada pusat pengembangan kawasan yang berbasis pada pertanian, perkebunan dan perikanan. Dengan didukung oleh sarana dan prasarana Bendungan Segeram dan Saluran Irigasi dapat mengaliri sawah seluas 1250 Ha dan akses jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kabupaten Natuna.

Studi RKT Harapan Jaya akan dilaksanakan tahun 2018 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Sampai 26 April 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum memiliki anggaran (dana) untuk melakukan studi RKT Harapan Jaya. Sementara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tidak mampu melakukan studi RKT Harapan Jaya karena terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Sampai saat ini belum dilakukan studi RKT Harapan Jaya. Kriteria dalam RKT Harapan Jaya terdiri dua tipe yaitu kawasan potensial untuk pengembangan pola pertanian tanaman pangan baik tanaman pangan lahan basah maupun tanaman lahan kering, perkebunan/peternakan, dan kawasan potensial untuk pengembangan pola Nelayan di sepanjang pantai Kecamatan Bunguran Utara.