Kajian Perubahan Desa Menjadi Desa Adat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

  Selasa, 03 Juli 2018

Desa Baduy merupakan salah satu dari 340 desa yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang terkenal dengan tradisi adatnya yang kuat. Persyaratan menjadi desa adat sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Desa antara lain; (1) desa-desa tersebut dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum adat yang masih melestarikan hak-hak tradisionalnya, (2) menjaga pranata pemerintahan adatnya, (3) memiliki harta kekayaan dan benda adat dan (4) memiliki perangkat norma hukum adat yang ditaati bersama. Selain Desa Baduy, terdapat beberapa desa yang potensial untuk dikembangkan menjadi desa adat seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Desa. Beberapa desa tersebut diantaranya : Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar; Desa Guradok, Kecamatan Curugbitung; dan Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber. Dari ketiga desa tersebut, Desa Kanekes dan Desa Guradok dianggap paling memungkinkan untuk segera berproses menjadi desa adat karena tidak ada permasalahan tapal batas desa, dimana wilayah desa administratifnya sama persis dengan wewengkon adatnya. Berbeda dengan Desa Citorek Tengah yang wewengkon adatnya terdiri dari lima desa. Hal ini akan menyebabkan potensi konflik apabila belum dituntaskan pemilihan penetapan sebagai desa adat sekaligus pemimpin desanya.

Dalam rangka melihat potensi perubahan status desa menjadi desa adat, dilakukan penelitian mengenai Kajian Perubahan Desa Menjadi Desa Adat di Kabupaten Lebak pada tanggal 15 – 23 Mei 2018 oleh Tim Peneliti dari Puslitbang, yaitu Farida Yustina, SH, MH dan Dwi Istiqomah, ST. Lokasi penelitian dilakukan di dua wilayah dengan karakteristik pemerintahan desa adat yang berbeda yaitu Masyarakat Adat Kanekes atau Baduy dengan sistem Kapu’unan dan sistem pemerintahan desa adat Kasepuhan Banten Kidul yang diwakili oleh Desa Guradok.

Dari hasil turun lapang diketahui bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten telah melakukan melakukan kajian-kajian terkait desa adat ini, diantaranya : 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten bekerja sama dengan Universitas Tirtayasa  dalam membuat Naskah Akademis Pemerintahan Desa Adat di Provinsi Banten; 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak bersama dengan Lembaga Kajian Strategis Otonomi Desa Pakubumi Multatuli Banten telah membuat Kajian Penyelenggaraan Desa Adat dengan studi kasus di Desa Kanekes, Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Salah satu masukan dari Naskah Akademis yang telah disusun adalah terkait dengan proses perubahan desa menjadi desa adat di Provinsi Banten dilatarbelakangi oleh kebutuhan utama bahwa desa adat memiliki kekhasan dibandingkan dengan desa pada umumnya sehingga membutuhkan pengaturan tersendiri terutama tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat. Ketiga hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014.

Selain telah menginisiasi pembuatan kajian Penyelenggaraan Desa Adat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak telah memfasiliatasi Desa Guradok melakukan musyawarah desa adat sebagai langkah awal perubahan status desa menjadi desa adat. Hasil dari musyawarah desa adat tersebut ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Lebak sebagai usulan. Saat penelitian berlangsung, usulan prakarsa masyarakat yang tertuang dalam berita acara telah diterima oleh Bupati Lebak tetapi belum dapat diproses lebih lanjut mengingat situasi politik yang belum memungkinkan sebelum berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah pada Bulan Juni mendatang.

Setelah berkas diterima Bupati, proses perubahan desa menjadi desa adat di kawasan Kabupaten Lebak harus melewati berbagai tahapan berikut sebelum resmi menyadang status sebagai desa adat, tahapan tersebut diantaranya; (1) Bupati menugaskan tim penataan desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status desa menjadi desa adat, (2) Hasil kajian dan verifikasi akan menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi desa adat, (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi desa adat, Bupati menyusun Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan status desa menjadi desa adat, (4) Rancangan Perda Kabupaten selanjutnya dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, (5) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda Kabupaten dengan membentuk tim evaluasi penataan desa, (6) Menteri memberikan kode desa yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, (7) Gubernur menyampaikan kepada Bupati Rancangan Perda Kabupaten yang telah mendapatkan nomor register dari Gubernur dan kode desa, (8) Bupati menetapkan dan mengundangkan Perda Kabupaten. Apabila telah melewati seluruh tahapan tersebut maka desa sudah resmi menjadi desa adat. Harapannya banyak dukungan berbagai pihak dalam proses sebuah desa menjadi desa adat, karena desa adat merupakan hal yang penting agar adat dan budaya yang ada di Indonesia terjaga dengan baik.