PERKEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA YANG MENDUKUNG SDG

JAKARTA

  Selasa, 27 Februari 2018

Oleh : DIAN MENTARI ALAM (PSM MUDA BBPLM)

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan (www.kajian pustaka.com). Menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar dan upaya (Depdiknas, 2003).

Pihak yang mampu memberdayakan masyarakat sejak era awal Pemerintahan di Indonesia umumnya adalah penyuluh, kemampuan penyuluh dalam mendampingi, membimbing dan mengarahkan dapat mendorong potensi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebaiknya tidak hanya dalam bentuk pemberian bantuan fisik, tanpa monitoring dan evaluasi bahkan tanpa pendampingan. Umumnya bantuan fisik bahkan fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi masyarakat menjadi tidak memberikan manfaat jangka panjang tanpa pendampingan. Masyarakat yang didampingi umumnya lebih berkembang karena dimulai dari keinginan sendiri sesuai kondisi sosial, ekonomi dan lingkungannya. Penyuluhan berperan (Amanah dan Farmayanti , 2014) :

  1. Menganalisa sesuatu dan proyeksi ke depan
  2. Menyadarkan dari timbulnya masalah
  3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan
  4. Membantu petani menyusun kerangka dari pengetahuan yang dimiliki
  5. Memperoleh pengetahuan khusus tentang cara memecahkan masalah dari berbagai alternatif yang dilakukan
  6. Memutuskan pilihan yang tepat
  7. Meningkatkan motivasi untuk menerapkan pilihan
  8. Membantu masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi agar terjadi tukar pengalaman dan informasi

 

Masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan, cara memecahkan masalah dan alternatif pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga memerlukan pendamping seperti penyuluh, kini perannya dibantu oleh hadirnya pendamping lokal desa dan pendamping desa. Umumnya masyarakat petani hanya memprioritaskan keuntungan hasil jual dari tanaman yang dipanen sehingga penambahan informasi dan peluang hasil pertanian dan produk lain yang bernilai jual perlu disosialisasikan.

 

Amanah dan Farmayanti (2014), pemberdayaan dapat dilakukan dari dalam diri atau secara internal, peran pihak luar adalah mengembangkan potensi dan kesempatan lainnya untuk membantu yang diberdayakan supaya dapat mengakses informasi, inovasi, aset, modal dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilannya ditunjukkan dengan kondisi masyarakat yang inovatif, mandiri, berdaya juang tinggi, mampu menggalang kerjasama dan dapat menentukan keputusan dari berbagai pilihan. Kelompok yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat umumnya lebih berkembang karena bukan keterpaksaan.

 

Peran pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan untuk menggerakkan, mengubah cara pandang, dan mewujudkan tujuan kegiatan secara berkelompok akan lebih mudah. Masyarakat didorong dari keinginannya sendiri bukan hanya sebagai persyaratan proyek. Penguatan kelembagaan yang ada atau pembentukan baru, mulai dari mendisplinkankan pertemuan rutin di dalam dan antar kelompok tani, dan saling berkoordinasi antar kelompok tani, mengaktifkan koperasi kelompok tani, dan mendorong personal yang mampu memotivasi masyarakat petani lainnya.

 

Kepedulian Pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya melalui turunnya Dana Desa (DD) tetapi sudah dimulai sejak tahun 1994 mealui peran Bappenas. Penjelasan tentang filosofi perkembangan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

(1)  IDT (Inpres Desa Tertinggal), tahun 1993 setiap desa diberi bantuan 20 juta/tahun untuk 20.000 desa tertinggal, di tahun 1994 diberikan bantuan sekitar 200 juta/desa dengan sisa program seperti sapi bergulir

 (2) P3DT (Program Pembangunan Prasaranan Pendukung Daerah Tertinggal), tahun 1995/1996 berdasarkan isu bagaimana desa mempunyai akses untuk pembangunan sarpras maka dibangun prasarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan. Didanai Bank Dunia untuk Jawa-Sumatera dan pendanaan JICA (Jepang) di luar kedua pulau tersebut, transfer dana langsung ke LKMD

(3)  PPK (Program Pengembangan Kecamatan), pembentukan UPK (Unit Pelaksana Keuangan) sebagai posisi transit di Kecamatan sebagai dasar membangun jaringan termasuk infrastruktur. Tahun 2007, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.

(4)  PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang telah berjalan 5 tahun baru menjangkau sepertiga desa yang ada, tetapi belum menjawab hubungan teknokratis antara Kabupaten dengan masyarakat agar sinkron. PNPM merupakan program yang menginspirasi lahirnya Undang-Undang Desa

Dana bantuan Pemerintah untuk mengoptimalisasi Program Inovasi Desa (PID) melalui pendanaan pinjaman, dengan alasan berhutang sebagai alternatif investasi masyarakat, menyediakan” Benchmark”, membantu Bank Indonesia bagi kegiatan operasi moneter dan defisit anggaran. Pro kontra terkait pinjaman dan hutang di masyarakat selama ini, menurut Kementerian Keuangan selama hutang dikelola dengan baik dan sesuai perjanjian maka hasilnya akan baik. Dana pinjaman haruslah sesuai penggunaannya tidak boleh untuk kegiatan politik praktis, pembangunan gedung pemerintah, gaji PNS, irigasi dan kegiatan perjalanan ke luar negeri. Oleh karena itu pengelolaan dana pinjaman dirancang agar efektif, efisian, tepat sasaran, mampu mendorong multipler effect unit meningkatkan ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat secara umum.

Program Inovasi Desa sebagai salah satu program yang mendukung SDGs (Suistanable Development Goal) yang merupakan kelanjutan dari MDGs (Millenium Development Goals). SDG dicanangkan pada bulan agustus 2015, sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan dokumen yang berisi 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur oleh PBB. Berbagai permasalahan negara-negara di dunia  seperti pengentasan kemiskinan, mengatasi kelapara dengan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, perbaikan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan, menjamin akses air bersih dan sanitasi, memastikan energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur kuat dan mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dengan mendorong inovasi, berkurangnya kesenjangan, pembangunan kota yang lebih inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim dandampaknya, melindungi penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dan melindungi hutan berkelanjutan, melawan perubahan lahan manjadi gurun dan menghentikan kerusakan lahan serta merehabilitasu untuk menghentikan kepunahan hayati, meendorong masyarakat adil, makmur dan inklusif dan menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan tujuan tersebut sebagai tujuan global hasil perundngan negara-negara di dunia hingga tahun 2030.

Keseluruhan target SDGs perlu dukungan semua pihak dari Pemerintah, swasta, LSM, akademisi, media dan masyarakat secara umum. Program dapat berjalan jika memenuhi kerangka kebijakan, struktur institusi dan melibatkan peran aktif Pemerintah yang saling terkait satu sama lain. Tujuan nasional sebuah negara sama halnya dengan tujuan global harus memiliki acuan, kerangka, prioritas dan langkah-langkah pelaksanaannya agar dapat terukur, memudahkan monitoring dan evaluasi untuk mencapai target lebih baik setiap waktu.Langkah-langkah pelaksanaan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang terlibat mulai inisiatif, memulai proses kegiatan dan melaksanakannya rencana tersebut.

Permasalahan mendasar yang dihadapi negara-negara berkembang adalah kemiskinan terutama di pedesaan, ditambah minimnya lapangan kerja dan sumber penghasilan yang kontinyu. Strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan (Wihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007) :

  1. Strategi pertumbuhan berkualitas (quality growth), bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan penduduk miskin
  2. Strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (accessibility to basic public service), meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin dengan meningkatnya kehadiran pada fasilitas kesehatan, pendidikan dan konsumsi pangan gizi bermutu
  3. Strategi perlindungan sosial (social protection), semakin banyaknya keluarga miskin yang terjangkau oleh sistem perlindungan sosial
  4. Strategi pemberdayaan masyarakat (community development), mendorong penduduk untuk mengambil keputusan yang dialami sendiri secara kolektif mengelola organisasi dan menciptakan lapangan kerja

Salah satu kegiatan inovatif di desa melalui pengembangan usaha desa dengan alasan pendirian untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dan modal desa. Unit-unit usaha yang bermunculan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi desa, meningkatkan kepemilikan warga terhadap desa dan sumber daya yang dimilikinya, mengembangkan kewirausahaan masyarakat desa, menunjang partisipasi dan inklusi sosial dalam mewujudkan demokrasi desa. Seiring perkembangannya akan mengurangi ketimpangan antar desa kota, mengerem  arus urbanisasi, membangun stabilisasi dan kohesi sosial. Desa sebagai satuan kelompok masyarakat yang masih memegang adat, istiadat, kearifan lokal dasemangat gotong royong akan berkembang maju melalui pemaksimalan pengelolaan potensi ssetempat.

Pengoptimalan pendayagunaan sumber daya di desa dengan menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat, sesuai program Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kemendesa. Pengelolaan SDA dan TTG mengangkat peran SDA negara yang sebesar 10 % dari pembangunan, kreativitas dan inovasi sebesar 40 %, dan jejaring sebesar 30 % berdasarkan survey. Potensi desa di Indonesia terbesar pada sektor pertanian (82,7%) dan energi baru terbarukan (86,4 %). Potensi SDA yang mampu dimaksimalkan dari sisi pengelolaannya di dalam unit usaha Bumdes diharapkan dapat membantu masyarakat pedesaan untuk terlepas dari jerat kemiskinan. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai salah satu program prioritas Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pemberdayaan ekonomi desa diharapkan dapat memunculkan unit-unit usaha baru. Alasan pendirian Bumdes diantaranya mengoptimalkan pemanfaatan aset dan modal desa, meningkatkan partiipasi masyarakat, meningkatkan rasa kepemilikan warga, mengembangkan kewirausahaan dan menunjang partisipasi dan inklusi sosial dalam mewujudkan demokrasi desa. Ketimpangan antara desa dan kota diharapkan dapat berkurang, mengerem arus urbanisasi dan membangun stabilitas dan kohesi sosial.