TAMU ISTIMEWA PADA PELATIHAN BUM DESA ANGKATAN 15 DAN 16

YOGYAKARTA

  Jumat, 24 Mei 2019

BBLM Yogyakarta mendapatkan sebuah kehormatan dan kebanggaan dengan hadirnya Bapak Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Bapak Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi pada tanggal 17 Mei 2019. Beliau juga berkenan untuk memberikan arahan langsung kepada para peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan 15 dan 16 (Pelatihan BUM Desa dilaksanakan tanggal 16-21 Mei 2019).

“BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa, memiliki tujuan memakmurkan masyarakat desa dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh BUM Desa” Arahan Bapak Anwar Sanusi, Sekjen Kemendesa PDTT.

“Kado terbesar dan terindah dari lahirnya Undang-Undang Desa itu bukan dana desa, tapi kewenangan yang diberikan kepada desa untuk menentukan masa depannnya sendiri” Arahan Bapak Ahmad Erani Yustika, Satf Khusus Presiden RI.

Kegiatan arahan berlangsung dengan khidmat dan rasa kekeluargaan. Selanjutnya Bapak Ahmad Erani Yustika melakukan penananan Pohon Sawo (Manilkara zapota) di Lingkungan Kantor BBLM Yogyakarta. Pohon Sawo memiliki makna filosofi yakni sebagai lambang dari “sawwu sufufakum”yang artinya rapatkan barisanmu, yang artinya untuk bersatu menebar kebaikan.

Arahan lengkap Bapak Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Bapak Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi di bawah ini :

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada dua asas yang sangat penting bagi desa yaitu :

  1. Asas subdiaritas yang merupakan kewenangan lokal berskala desa, dan
  2. Asas rekognisi yang merupakan hak asal usul desa, karena desa banyak yang sudah terbentuk jauh sebelum negara Indonesia lahir

Selama ini sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 dua asas tersebut dirasakan sudah mulai hilang. Sekarang desa sudah mulai bisa menentukan masalahnya sendiri dan mampu melaksanakan pembangunan dari masalah tersebut.  Pemahaman tentang kedua asas tersebut harus mulai difahami oleh perangkat desa dan kepala desa, sehingga desa bisa merencanakan pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desanya.

Rata-rata desa bisa maju bukan karena dana desanya. Dapat dilihat bahwa terdapat desa yang mandiri, berkembang dan tertinggal padahal dana desa yang diberikan jumlahnya sama. Kemajuan desa tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari setiap pemangku kepentingan yang telah diberikan dari UU No.6 Tahun 2014 tentang desa. Pemangku kepentingan harus punya inovasi, gagasan dan kreatifitas dalam membangun desa. Masyarakat juga harus aktif dan mulai menggerakkan serta daya inovasi sehingga bisa meraih kemajuan-kemajuan. Maka dana desa harus dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada di desa.

Lembaga yang sangat penting dalam mewujudkan inovasi, gagasan dan kreatifitas dalam membangun desa salah satunya adalah BUMDesa, untuk itu ada syarat yang harus dimiliki oleh pengurus BUMDesa antara lain : memiliki kredibilitas, memiliki keakraban sosial yang bagus,memiliki daya inovasi, aktif, dan memiliki pengetahuan lebih dibandingkan warga desa yang lain. Kata kunci dari persyaratan tersebut adalah pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan yang telah ditempuh dan pelatihan-pelatihan yang telah dijalani. Hal tersebut akan meningkatkan literasi pada masing-masing bidang, khususnya ekonomi utamanya bagi pengurus BUMDesa. Selanjutnya tugas kita adalah untuk memastikan masyarakat memiliki literasi.

Sebelum ada dana desa 27% balita yang ada di desa masuk PAUD, setelah adanya dana desa di tahun 2018 balita di desa yang masuk ke PAUD  naik menjadi 72%. Target yang harus kita peroleh ditahun kedepan adalah masyarakat Indoenesia yang unggul dalam pendidikan dan manusia yang bermartabat karena bisa bersaing dengan manusia yang lain. Kedua target atau cita-cita tersbut merupakan investasi jangka panjang.

Dalam hal kesehatan di des masih ada permasalahan dimana sebanyak 15-20 juta rumah tangga yang belum memiliki jamban. Padahal feses yang terbuang ke lingkungan bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu investasi jangka panjang harus mulai diarahkan pada pemanfaatan dana desa dan ADD ke hal tersebut. Selanjutnya adalah masih banyaknya angka kematian ibu yang melahirkan, walaupun secara perhitungan sudah turun dari 300 di 5 tahun yang lalu menjadi 160, tetapi angka tersebut masih terbilang tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di asia tenggara. Permasalahan yang lain adalah stunting pada bayi.

Melalui kewenangan yang telah dimiliki oleh desa, di dukung dengan adanya sumberdaya, pengetahuan serta anggaran dari dana desa maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada di desa dapat diselesaikan.

Selanjutnya dalam mengelola keuangan harus ada pertanggungjawaban publik, cara yang paling bagus untuk melaksanakan pertanggung jawaban publik adalah :

  1. Menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya dengan cara melepaskan segala kepentingan pribadi (normatif) dan menjalankan tugas mengembangankan bisnis BUMDesa serta melakukan misi sosial (substantif), misi sosial yang di emban oleh BUMDesa adalah harus bisa menyantuni dan menafkahi kepentingan sosial yang ada di desa diluar dari dana desa. Karena dua ukuran keberhasilan BUMDesa adalah perolehan laba dan misi sosial yang telah dikerjakan.
  2. Mengambil SDA yang sudah ada di desa sesuai dengan potensi yang ada di desa. Keberhasilan BUMDesa adalah karena mengelola potensi yang sudah ada di desa, dilakukan dengan sederhana, fokus atau tidak lari kemana-mana dan tidak menjadi kompetitor bagi usaha yang sudah ada di desa. Menjadi fasilitator bukan predator bagi usaha-usaha yang telah ada di desa. Kegiatan yang dapat dilakuan BUMDesa antara lain Holding (membantu dalam pemenuhan input produksi) dan pemasaran (membantu memasarkan produk warga). BUMDesa yang memiliki potensi sama juga dapat melakukan kerjasama dengan BUMDesa di desa yang lain melalui pembentukan BUMDesa Bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat saling mendukung. Adanya dana desa harus menjadi jembatan kolaborasi pembangunan desa satu dengan desa yang lain.
  3. Menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang. Apabila dana desa sudah tidak ada pembangunan yang ada di desa tetap bisa berjalan. Kondisi tersebut bisa terwujud jika :
    1. Manusia yang ada di desa sudah siap, dengan penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan
    2. Melakukan pembangunan sistem aturan main keuangan, usaha, pembagian lama, kualifikasi pengurus, dan lain lain pada  organisasi ekonomi yang ada di desa
    3. Pemangku kepentingan yang ada di desa harus selalu mendukung pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desanya. Sedangkan pengurus BUMDes harus menghindari konflik dengan mengingat tujuan bersama serta membuat suatu manajemen dalam mengelola konflik. 
PS
 
PS
 
PS